Luciatriedyana’s Weblog











{August 21, 2009}   PENGGUSURAN DAN PANCASILA

Masalah yang Dibahas

Kasus penggusuran paksa pemukiman atau rumah-rumah penduduk serta kasus penggusuran paksa yang terjadi pada pedagang kaki lima seringkali tidak berkemanusiaan dan tidak adil.

Konteks Pancasila yang Dipermasalahkan

1)      Sila Pancasila yang Diangkat

  • Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  • Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

2)      Pembukaan UUD’45 Alinea ke-4

Yang berisikan tujuan Negara untuk menyejahterakan dan menjaga keadilan sosial.

3)      Pasal 40 Undang Undang HAM nomor 39 tahun 1999

Pasal itu mengatur mengenai hak setiap orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak

4)      Pasal 34 UUD’45

  1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
  2. negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat…..
  3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

5)      Pasal 28H UUD’45

  1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
  2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  4. Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

(UUD’45 dan Amandemennya, 2006)

Latar Belakang Masalah

Pancasila dan UUD’45 menyatakan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Dalam hal ini kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan negara. Kesejahteraan adalah hak rakyat. Kenyataannya, tidak semua rakyat Indonesia sejahtera. Lalu, apakah kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah di  Indonesia dapat menjadikan Indonesia sebagai negara gagal??(Tim Peneliti PSIK, 2008).

Manusia dan masyarakat tidak hidup hanya dengan perdamaian, melainkan juga dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Papan, sebagai tempat berlindung menjadi kebutuhan hakiki manusia. Manusia menjadi makmur sekurang-kurangnya apabila ketiga kebutuhan tersebut terpenuhi. Pertanyaannya : Apakah kenyataannya semua warga Indonesia telah memperoleh kemakmuran??Masihkan terdapat kemelaratan di dalam negeri kita??Hal ini terkait dengan kehidupan ekonomi di mana pemerintah mengaturnya dengan menerapkan sisitem ekonomi yang ada. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Sistem ekonomi yang ada disusun dengan tujuan tersebut. Bukan hanya teorinya saja tetapi pelaksanaannya pun harus diawasi dan diatur sedemikian rupa agar tidak melenceng dari tujuan tadi. Harus ada keadilan sosial dalam kesejahteraan sosial. Keadilan sosial menjadi maslah di banyak tempat. Ada kesenjangan yang besar antara penduduk yang menikmati kekayaan dan kekuasaan, sementara penduduk lainnya menderita serba kekurangan. Biasanya ketidakadilan sosial itu bersifat struktual, artinya: merupakan kenyataan yang diakibatkan oleh struktur sosial-politik-ekonomi yang berlaku Namun, sebagai warga masyarakat, kita perlu sadar bahwa ekonomi akhirnya menjadi tanggung jawab kita bersama, sebab hal itu menyangkut kebutuhan kita sendiri. Karena itu, apapun sistem ekonomi yang dipilih oleh pemerintah, kita terpanggil untuk ikut mengusahakan kemakmuran, baik bagi keluarga kita sendiri, maupun bagi sesama warga masyarakat lain. Kemakmuran tidak dapat diharapkan dari pemerintah semata-mata. Pemerintah lebih layak dilihat sebagai pelengkap usaha warga masayarakat sendiri. Pemerintah mengatur hal-hal yang belum dapat ditangani oleh warga masyarakat sendiri. Sebagai individu kita mau berusaha mencukupi kebutuhan dengan kemampuan dan jerih payah sendiri, sebagai makhluk sosial kita ikut memperhatikan pula kebutuhan sesama, terutama yang menderita kekurangan dalam hal-hal yang paling mendasar (Hadiwardoyo, 1990: 74-89).

Kita coba mengkaitakannya dengan sisi kemanusiaan. Di mana ada belas kasihan untuk menolong orang-orang yang bermasalah dan berkekurangan. Untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera akan sangat penting jika pemikiran-pemikiran tentang kemanusiaan ditumbuhkembangkan. Humanitarianisme lahir karena kemiskinan dan konflik yang melanda masyarakat, sedang tujuannya adalah pembangunan dan perdamaian dengan prinsip-prinsip kemanuasiaan. Kita tentu berharap pembangunan yang dideklarasikan menampilkan wajah kemakmuran. Karena berbagai ketimpangan yang terjadi di negeri ini cukup menunjukkan degradasi komitmen keadilan sosial dalam proses pembangunan. (Masruri, 2005:183).

Berbicara soal kasus penggusuran paksa yang terjadi, tentu saja, dalam pelaksanaannya sudah ada prosedure yang jelas dan sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Namun, pertanyaannya adalah : Sudah sejahterakah semua pihak?Sudah adilkah bagi semua pihak?Karena terus terang, definisi ’adil’ itu sangat relatif. Benarkah keadilan yang diterapkan pemerintah itu menyejahterakan? Benarkah pembangunan selalu ditujukan bagi kesejahteraan rakyat? Sering kali, berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan, kami menemukan kasus pengusuran paksa yang terjadi lebih banyak melanda kaum miskin. Untuk penataan kota yang diharapkan lebih tertata rapi dan tertib, area pemungkiman kumuh dan liar digusur aparat. Contohnya kasus-kasus penggusuran daerah kumuh di sekitar TPS yang terjadi di Jakarta. Namun, yang jadi masalah di sini adalah, biasanya, tidak ada kompensasi yang cukup atau memadai yang diberikan pada korban atau warga yang rumahnya terkena penggusuran. Tidak disediakannya tempat tinggal baru yang lebih layak huni sebagai upaya pemerintah untuk meyejahterakan rakyatnya. Nah, yang dipertanyakan di sini : Adakah sisi kemanusiaan dari kebijakan pemerintah ini? Apakah kebijakan pemerintah yang menggusur lahan atau tanah tersebut mempertimbangkan kesejahteraan masayarakat yang menjadi korban penggusuran? Lebih miris lagi kalau ternyata tanah atau arena hasil penggusuran itu oleh pemerintah malah dibuat proyek-proyek yang memihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Definisi penggusuran paksa

Penggusuran paksa (forced eviction) didefinisikan sebagai:

Pemindahan individu, keluarga dan/atau komunitas secara paksa (di luar kehendak)  dari rumah dan/atau tanah yang telah mereka tempati, untuk selamanya atau sementara, tanpa penyediaan atau akses pada prosedur hukum yang benar maupun perlindungan yang diperlukan.

Penggusuran paksa secara langsung melanggar hak tiap orang atas perumahan yang layak. Namun mengingat hak asasi manusia saling terkait, maka penggusuran paksa juga melanggar hak-hak lain, yang meliputi pula hak-hak sipil  dan politik.  Hak-hak tersebut antara lain  hak untuk  hidup, hak atas keamanan pribadi, hak untuk tidak dicampuri urusan pribadi, keluarga dan  rumahnya, serta hak untuk dapat menikmati harta bendanya. Secara tegas Komisi HAM PBB menyatakan bahwa praktek penggusuran paksa merupakan pelanggaran HAM.

Alasan Penggusuran Paksa

  • adanya proyek pengembangan  dan pembangunan infrastruktur
  • adanya event internasional, seperti konferensi  atau pertandingan olah raga internasional
  • adanya penataan ulang dan upaya untuk mempercantik daerah perkotaan (sering terjadi di Indonesia, khusunya di daerah Jakarta)
  • adanya pertikaian politik yang mengakibatkan pembersihan etnis dari keseluruhan komunitas/kelompok

Posisi Masyarakat yang Digusur

Masyarakat yang tergsusur merupakan Korban Kapitalisme.  Alasan utama Pemda DKI Jakarta melakukan penggusuran adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Menurut Pemda, hukum harus ditegakkan karena mereka yang digusur tersebut membangun rumahnya secara ilegal dengan menempati tanah negara atau tanah milik orang lain. Untuk merealisasikan penegakkan hukum tersebut, tidak tangung-tanggung Pemda mengerahkan ribuan aparat tramtib, polisi dan tentara.  Kebijakan Pemda tersebut sangat ironi. Banyak sekali pelanggaran hukum di wilayah DKI Jakarta yang dibiarkan begitu saja, misalnya perjudian, miras dan prostitusi. Malah warga yang memberantas sarang maksiat tersebut ditangkap dan dijatuhi hukuman. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika pelanggaran hukum dilakukan oleh orang-orang yang berpunya, maka hukum melempeng, tetapi jika menyangkut orang kecil hukum dibuat tegak, meskipun belum tentu mereka bersalah.  Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Adalah tidak dapat dipungkiri bahwa hukum di Indonesia dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Kemudian anggota parlemen yang pemikirannya berbeda-beda, memiliki kecerdasan yang berbeda, dan membawa kepentingan yang berbeda pula hanya akan menghasilkan hukum yang lemah dan tidak konsisten.  Kelemahan hukum itu bisa dilihat dari substansi hukum yang tidak dapat memecahkan problematika kehidupan masyarakat. Misalnya hukum tentang pertanahan yang memberikan kesempatan luas kepada para pemilik modal atau orang-orang kaya untuk memiliki tanah seluas-luasnya meskipun tanah tersebut dibiarkan begitu saja terbengkalai, sehingga terjadi pemusatan pemilikan tanah pada segilintir orang saja. Akibatnya kesempatan sebagian masyarakat memiliki dan memanfaatkan tanah untuk tempat tinggal, tempat usaha dan pertanian menjadi sangat terbatas. Ketidakkonsistenan hukum terjadi karena adanya pertentangan substansi antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya. Misalnya dalam UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi pada tingkatan hukum yang lebih rendah tidak ada pengaturan bagaimana fakir miskin dan anak-anak terlantar tersebut dipelihara oleh negara. Justru sebaliknya undang-undang dan peraturan pemerintah yang lahir meminggirkan masyarakat lemah. Banyak sekali undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang ekonomi yang menguntungkan para pemilik modal dan orang-orang kaya. Sehingga yang terjadi bukannya negara mengurusi fakir miskin tetapi mengurusi kepentingan para pemilik modal.

Yang fatal lagi adalah setiap anggota parlemen dan pejabat pemerintah, setiap parta politik memiliki agenda masing-masing yang sangat rawan disusupi oleh kepentingan para pemilik modal. Di era reformasi sekarang, dengan campur tangan IMF dan Bank Dunia, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi drafnya dibuat oleh para konsultan asing. Maka tidak heran undang-undang dan peraturan yang lahir cenderung merugikan negara dan rakyat banyak. Bahkan dalam tataran aplikasinya, hukum bisa dipermainkan seusai kepentingan. Inilah kondisi sistem hukum di Indonesia yang mudah disetir untuk kepentingan sekelompok orang. Dalam aspek ekonomi, penggusuran terjadi karena adanya kepentingan ekonomi orang-orang kuat terhadap tanah yang digusur.   Perekonomian Indonesia secara konsep dan praktis berkiblat ke Barat. Sehingga kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sistem ekonomi Kapitalis. Dalam prinsip ekonomi ini, siapa yang kuat dialah yang menang. Artinya di sini berlaku hukum rimba.  Para pemilik modal yang memiliki kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi pemerintah untuk kepentingan mereka. Mereka juga bisa menyusupkan kepentingannya dalam undang-undang dan peraturan, termasuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Melalui proses inilah kemudian kepentingan-kepentingan mereka direalisasikan.  Adapun mengenai bagaimana kondisi para korban kepentingan mereka, bukanlah persoalan mereka, tetapi menjadi urusan pemerintah. Masalahnya lagi para pejabat yang berwenang membiarkan keadaan para korban tanpa pertolongan, bahkan mereka dianggap sampah.  Seperti yang dialami oleh ribuan korban penggusuran. Mereka digusur dengan cara yang bengis, harta mereka banyak hilang atau hancur bersama hancurnya rumah mereka. Sesudah itu pemerintah membiarkan mereka begitu saja keadaan mereka. Ke mana mereka tinggal setelah rumahnya digusur, bagaimana mengembalikan harta mereka yang hilang, pekerjaan apa yang dapat mereka lakukan untuk menghidupi keluarganya, bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, dan apakah mereka mendapatkan makanan atau tidak, bukanlah urusan pemerintah.  Mereka dianggap sampah kepentingan ekonomi. Mereka akan diperhatikan penguasa atau elit politik, jika datang masa para penguasa memerlukan dukungan mereka untuk mempertahankan kekuasaannya. Fakta tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan hidup mereka bagi setiap warga negara indonesia di manapun mereka berada. Mereka yang mendapatkan hidup layak adalah mereka yang dapat membayar. Apakah kenyataannya fakir miskin dilindungi negara??

Analisis sebagai Negara Kesejahteraan, Adil, dan Berkemanusiaan.

Republik Indonesia didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir setiap proses pembangunan. Dengan demikian, keadilan sosial merupakan filsafat politik yang melandasi berdirinya negara ini.

Namun dalam realitasnya, cita-cita luhur tersebut masih berupa cita-cita dan impian, belum tercipta secara real dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial berorientasi pada tujuan negara yang menyejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah hak setiap warga negara. Orang dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun, ketidaksejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia di berbagai tempat kiranya cukup menjadi bukti bahwa negara kerap gagal menyelamatkan sendi-sendi sosial kehidupan rakyatnya. Kasus yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan ’papan’ sebagai kebutuhan hakiki manusia untuk hidup. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Keberadaan ’papan’ dijamin oleh negara melalui UUD’45 dan Pancasila. Penggusuran paksa yang merampas ’papan’ masyarakat Indonesia tanpa kompensasi yang adil tentu tidak sesuai dengan ideologi bangsa dan jauh dari konsep kesejahteraan yang dijanjikan negara.

Beberapa kasus penggusuran paksa hanyalah contoh kecil poros kesejahteraan sosial dan komitmen keadilan yang sering diabaikan negara dalam setiap pengambilan kebijakan. Ia juga menjadi bukti struktur relasi yang tidak seimbang antara negara, institusi modal, dan komunitas rakyat. Dari situlah, komitmen keadilan dan detak kesejahteraan sosial sebagai filsafat politik yang mendasari berdirinya negara ini perlu terus-menerus diawasi dan diprioritaskan. Negara harus meneguhkan dan mengayunkan kembali cita-cita keadilan sosial terhadap rakyat yang selama ini menjadi bagian dari eksistensinya. Aspek keadilan sosial sebagai ujung proses pembangunan dengan demikian harus menjadi pijakan utama dalam sebuah kebijakan publik dan bukan semata-mata hanya soal kemakmuran ekonomi. Hal ini penting untuk melindungi keberadaan rakyat kecil yang teramat sering tersisih dari proses pembangunan. Mereka kerap dipaksa bertarung dengan sebuah sistem yang tidak adil sejak awalnya. Dalam kasus penggusuran paksa, warga dipaksa keluar namun sering kali kesejahteraan terhadapnya diabaikan. Misalnya, tidak ada kompensasi yang cukup, tidak disediakannya tempat tinggal baru yang lebih layak huni. Dalam alur semacam itu, barangkali kita bisa sedikit mencontoh beberapa negara Eropa, misalnya, Jerman dan Prancis. Di negara-negara tersebut, yang ekonominya dipandu garis ekonomi pasar sosial, Di mana konsep negara kesejahteraan tidak hanya sebagai ’pajangan tertulis’ namun betul-betul direalisasikan, ketimpangan tidak akan begitu tampak mencolok. Di Jerman berlaku kebijakan pajak progresif yang sangat merisaukan individu dengan potensi meraup keuntungan ekonomi amat banyak. Pajak yang dikumpulkan akan disebarkan kembali ke rakyat dalam bentuk berbagai kebijakan publik seperti tunjangan pengangguran, pendidikan gratis, ibu melahirkan, dan lain-lain. Kita tentu berharap pembangunan yang digelontorkan menampilkan wajah kemakmuran. Karena berbagai ketimpangan yang terjadi di negeri ini cukup menunjukkan tergerusnya komitmen keadilan sosial dalam proses pembangunan. Harapan rakyat adalah agar pembangunan harus selalu ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat bukan untuk kepentingan kesejahteraan suatu kelompok tertentu dengan alasan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam penggusuran tetap saja melekat makna kekerasan. Lebih dari itu, ia juga merupakan cermin kegagalan institusi pengambil kebijakan untuk menjalin dialog yang lebih arif. Politik pembangunan yang mestinya manusiawi pun dalam kasus penggusuran akhirnya dijalankan dengan terlepas dari etika sosial.

Solusi

  • Meninjau peraturan yang berlaku agar sesuai dengan standar internasional.  Negara harus menjamin bahwa peraturan yang ada  memadai untuk mencegah pengusuran paksa dan memberikan  hukuman bagi para pelakunya. Peraturan-peraturan tersebut harus: memberikan jaminan keamanan untuk  menempati rumah dan tanah, selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta dapat berfungsi untuk mengontrol keadaan apabila penggusuran paksa dilakukan.
  • Menerapkan prosedur perlindungan. Penggusuran harus sebisa mungkin dihindarkan. Apabila terpaksa dilakukan, penggusuran harus menerapkan  prosedur perlindungan bagi warga tergusur, yaitu: menyediakan kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat tergusur, memberikan informasi yang memadai dan masuk akal bagi setiap orang yang tergusur serta menyediakan waktu yang  cukup masuk akal sebelum tanggal penggusuran yang dijadwalkan, tidak melakukan penggusuran tanpa menunjukan  identitas yang jelas (petugas pemerintah yang bertanggung jawab atas penggusuran tersebut harus hadir di tempat penggusuran, sehingga pelaku teridentifikasi dengan jelas), tidak melakukan penggusuran dalam  cuaca buruk atau di malam hari, menyediakan mekanisme pemulihan secara hukum, dan menyediakan  bantuan  hukum bagi warga tergusur  yang memerlukan untuk menuntut ganti rugi di pengadilan.
  • Mencegah terjadinya tuna wisma. Penggusuran tidak boleh menyebabkan seseorang  atau sebuah keluarga menjadi tidak memiliki tempat tinggal (tuna wisma). Apabila  mereka yang terkena dampak penggusuran tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, petugas pemerintah harus mengambil seluruh langkah yang sesuai untuk memastikan tersedianya alternatif yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah wajib memberikan area pengganti baik untuk tempat tinggal maupun untuk lahan usaha.
  • Merubah Paradigma. Tentu permasalahan di atas terjadi sebagai akibat kesalahan sistemik. Kekeliruan sistemik tersebut antara lain mengenai hukum tanah, tidak adanya jaminan hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap angota masyarakat, tidak adanya jaminan pekerjaan dari negara bagi warga negara, dibiarkannya distribusi kekayaan pada pada mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang tidak seimbang.  Karena itulah menghilangkan permasalahan yang sangat tidak adil di atas haruslah dengan menghapus kesalahan-kesalahan sistemik.

Literature Review

  1. UUD’45 dan Amandemennya. 2006. Diterbitkan oleh penerbitan Srikandi.
  2. Hadiwardoyo, Al. Purwa. 1990. Moral dan Masalahnya. Yogyakarta: Kanisius.
  3. Tim Riset PSIK. 2008. Negara Kesejahteraan dan Globalisasi. Pengemabangan   Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman. Jakarta Selata: Universitas Paramadina.
  4. Masruri, Siswanto. 2005. Humanitarianisme soedjatmoko; Visi Kemanusiaan kotemporer. Yogyakarta: Pilar Media.
  5. Anas, Abdullah Azwar (Ketua PP GP Ansor dan anggota Komisi V DPR) . 2007. Meneguhkan komitmen keadilan.

(http://www.gp-ansor.org/opini/meneguhkan-komitmen-keadilan.html )

  1. Palupi, Sri. Penggusuran dan Krisis Orientasi Kota.

(http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0312/04/opini/716690.htm)

  1. Tata, Elisabet. Penggusuran, Menyoal Akses Sumber Daya Lahan.

(http://korantempo.com/korantempo/2008/02/21/Opini/krn,20080221,70.id.html)

Lampiran Contoh Kasus Penggusuran

Penggusuran Pedagang Kaki Lima di Tebingtinggi Nyaris Bentrok

Posted in Daerah by Redaksi on Juni 21st, 2007

Tebingtinggi (SIB)
Penggusuran pedagang kaki lima dari sekitar Pajak Hangkang, Pasar Gambir dan Pajak Bunga Jalan Iskandar Muda Tebingtinggi, Rabu (20/6) nyaris bentrok
Dari pantuan SIB, saat puluhan petugas Satpol PP turun bersama anggota Brimob sebagian para pedagang yang berjualan di kaki lima langsung hengkang mengangkat barang dagangannya. Petugas Satpol PP melalui pengeras suara meminta para pedagang jangan berjualan di tempat yang dilarang dan sekitar kaki lima.
Akan tetapi beberapa dari pedagang tersebut khususnya yang mendirikan tempat dagangan menempel dengan dinding ruko dengan tegas menolak dipindah sesuai perintah petugas Satpol PP. Akibat pedagang tidak bersedia digusur, nyaris terjadi bentrok. Pedagang menilai ada beberapa oknum petugas melakukan pengutipan liar namun mengapa mereka tetap digusur.
Pedagang sayur mayur M Siringoringo dan S br Simbolon tidak bersedia membongkar kiosnya dengan alasan petugas Satpol PP pilih kasih dalam menertibkan pedagang. Mereka menuding ada oknum petugas Satpol PP melakukan kutipan melalui pedagang liar agar tetap aman berjualan di kaki lima.
Mendengar ucapan tersebut, petugas Satpol PP meminta agar Simbolon secara pasti menunjuk siapa oknum petugas Satpol PP yang melakukan pengutipan. ”Kami tidak perlu beritahu orangnya namun ia menyuruh pedagang yang tidak jelas untuk mengutip uang keamanan berjualan di kaki lima,” tegas Siringoringo menantang petugas.
Melihat sikap pedagang S br Simbolon dan M Siringoringo yang bersikeras mempertahankan tempatnya berjualan dan tidak bersedia membongkar kiosnya sebelum yang lain ditertibkan, akhirnya petugas Satpol PP dan Brimob meninggalkannya.
Ketika diwawancarai SIB, baik M Siringoringo maupun br Simbolon mengatakan sebenarnya mereka mendukung dilakukan penertiban akan tetapi jangan pilih kasih. Sebagian ada yang digusur dan sebagian lain karena memberikan uang keamanan tidak digusur. ”Setiap hari kami selalu diuber-uber petugas padahal retribusi tetap dibayar,” ungkapnya.
Menurut Siringoringo, sebenarnya ia memiliki kios di gedung Pasar Gambir akan tetapi jualannya tidak pernah laku. ”Sejak pembangunan Pasar Gambir kami hidup melarat dan berjualan di dalam gedung tidak laku. Jika semua ditertibkan pasti gedung Pasar Gambir ramai namun saat ini hanya berkisar 3 persen yang berjualan di dalam,” jelas Siringoringo. (S10/t)

(http://hariansib.com/)

Derita Rakyat Miskin, WC Umum Pun Digusur

Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Deretan panjang WC umum di tepi Kali Item, Jakarta Barat, kini telah rata dengan tanah. Warga sekitar pun bingung ketika ingin melakukan aktivitas mandi, mencuci dan buang hajat.

Sedikitnya 100 petugas satpol PP menggusur 32 WC yang berdiri di atas 8 bangunan. WC umum itu dipergunakan oleh 400 KK atau 1.000 orang.

WC yang terletak di Jalan Padamulya Raya dari RT 08 hingga RT 10 Kelurahan Angke, Tambora, Jakbar telah berusia puluhan tahun. WC umum itu disebut-sebut dibangun oleh ibu-ibu Dharma Wanita era Orde Baru.

“Warga di sini memanfaatkan WC umum ini untuk semua hal. Dari mandi, masak, mencuci hingga buang air besar,” kata Laman (51), Ketua RW 9, Angke, Tambora, Jakarta Barat, Rabu, (11/2/2009).

Warga mengeluhkan penggusuran WC umum itu. “Bisa-bisa besok pagi buang air besar di kali,” kata Warjan (32).

Protes yang sama dilontarkan Saodah (29). “Kita nanti nyuci dan mandi di mana?,” ujar Saodah dengan mimik wajah sedih.

Sekretaris Camat Tambora, Imran, mengatakan di lokasi itu rencananya akan dibangun taman kota.

“Buat ruang terbuka hijau. Sekarang, satu rumah harus punya MCK masing-masing,” kata Imran.

(asp/aan)

(http://www.detiknews.com/read/2009/02/11/164151/1083343/10/derita-rakyat-miskin-wc-umum-pun-digusur)

Siswa Korban Penggusuran Pantai Laguna Putus Sekolah

Gunawan Mashar – detikNews

Makassar – Penggusuran rumah nelayan di atas pantai Laguna, Kel. Panambungan, Kec. Mariso, Makassar bukan hanya menyebabkan sekitar 18 kepala rumah tangga harus kehilangan tempat tinggal. Para anak juga harus menanggung derita. Mereka tidak lagi bisa melanjutkan sekolahnya. Selain karena kekurangan biaya, juga karena perlengkapan sekolah mereka hanyut di laut saat penggusuran terjadi. Dari pengamatan detikcom, sebagian besar korban penggusuran kini mendirikan tenda-tenda di pinggir pantai. Triplek dan papan sisa-sisa bongkaran rumah mereka dijadikan dinding tenda. “Ya, kami terpaksa begini. Karena kami tidak tahu mau ke mana lagi,” ujar ibu Hajjiah, salah seorang warga ketika ditemui di lokasi penggusuran, Jum’at pagi (23/7/2004). “Baju dan buku saya ikut hanyut di laut, saat rumah saya dibongkar,” ujar Nanna (10), yang telah duduk di bangku SD kelas tiga. Karena perlengkapan sekolah tidak ada lagi, Nanna tidak lagi pergi ke sekolah sejak rumahnya digusur. Hal yang sama juga menimpa Ilham Baddora. Saat penggusuran terjadi, Ilham lupa mengambil ijazah SMP-nya. Sehingga buldoser yang menghancurkan rumahnya ikut pula menghilangkan tanda lulus sekolah itu. “Sebenarnya saya mau melanjutkan ke SMU, tapi ijazah saya hilang,” keluh Ilham. Penggusuran di Pantai Laguna ini terjadi Kamis lalu, 15 Juli 2004. Sekitar 8 dari 16 rumah yang berdiri di atas laut itu dihancurkan oleh petugas tramtib. Hal ini berkaitan dengan instruksi Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin, yang melarang bangunan di atas laut. (nrl/)

(http://www.detiknews.com/read/2004/07/23/093432/180576/10/siswa-korban-penggusuran-pantai-laguna-putus-sekolah)

Penggusuran di Pisangan Timur Banyak Kejanggalan

Nurfajri Budi Nugroho – detikNews

Jakarta – Ratusan warga di Pisangan Timur, Jakarta Timur, tidak terima rumah tinggal mereka digusur paksa. Mereka juga geram karena diperlakukan kasar. Tapi, di balik penggusuran itu ternyata banyak hal yang janggal. Koordinator LSM Solidaritas Rakyat untuk Otonomi Daerah (SOROD) Ellyus I. Singkoh yang mengadvokasi warga korban penggusuran di RW 9 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur, mengungkapkan adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seputar penggusuran rumah-rumah warga, terutama berkaitan dengan santunan yang diberikan. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berawal dari bulan Oktober 2004 silam, ketika warga mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat di kelurahan untuk membahas rencana pelaksanaan pembangunan rel double-track yang melewati wilayah pemukiman warga. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemkot Jakarta Timur dan Direktorat Perhubungan Darat. “Tapi pada waktu itu warga diarahkan untuk menandatangani blangko kosong dan dipaksa menerima sejumlah uang santunan. Warga dikatakan menempati tanah yang bukan haknya dan juga diancam berhadapan dengan pengadilan kalau tidak mau terima uang tersebut,” ungkap Ellyus kepada detikcom, Jumat (6/1/2006). Kejanggalan yang ditemukan adalah adanya mark-up atas dana santunan yang diberikan kepada warga pada bulan Oktober 2004 sampai Januari 2005, yang besarnya mencapai miliaran rupiah. “Kami punya bukti yang valid terjadinya mark-up tersebut. Sebagai contoh, ada warga yang mendapat uang Rp 67.500.000, namun dalam blangko kosong tersebut ditulis oleh petugas menjadi Rp 103.437.180. Dan itu terjadi pada semua warga,” ujar Ellyus dengan nada geram. Selain itu, warga seharusnya sudah berhak menempati wilayah tersebut karena warga telah menempati daerah tersebut semenjak tahun 1950-an. Sehingga berdasar PP No. 24/1997 Pasal 24 warga sudah berhak menempati wilayah tersebut. “Dalam PP tersebut disebut kalau masyarakat menempati suatu wilayah lebih dari 20 tahun dengan penuh tanggung jawab, maka tanah itu sudah menjadi milik warga,” imbuhnya. Ia juga mengungkapkan hak relokasi yang diterima warga, berdasar Kepres No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. “Seandainya warga pun terpaksa digusur, seharusnya ada relokasi terhadap warga ke tempat lain yang layak. Sekarang kita kebingungan kayak kena tsunami,” ucapnya. Keluarnya Surat Perintah Bongkar (SPB) pun memiliki kejanggalan. Menurut Ellyus, SPB seharusnya tidak boleh dikeluarkan karena warga telah mengadukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi kepada Mabes Polri yang telah meminta kepada Kapolda DKI Jakarta untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan serta untuk melakukan perlindungan kepada warga. “Tapi ternyata SPB keluar juga, bahkan sampai tiga kali. Imbauan kepolisian diabaikan,” tandasnya. Selain melaporkan kepada kepolisian, warga juga telah mengadukan dugaan korupsi yang terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan saat ini masih menunggu proses hukum selanjutnya. “Bahkan Pimpronya sudah pernah dipanggil. Yang jelas kami masih berharap ada keadilan di negeri ini,” pinta Ellyus. (san/)

(http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/01/tgl/06/time/112013/idnews/513851/idkanal/10)



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: